Makanan Khas Jawa Barat

MAKANAN KHAS JAWA BARAT

Peuyeum Bandung

Tape singkong sudah terkenal di mana-mana, murah, lezat, dan menyenangkan. Tape yang sudah terkenal adalah tape ( peuyeum ) bandung. Peuyeum Bandung banyak yang menyukainya, karena manis rasanya dan tidak berair. Cara pembuatannya adalah: singkong dikupas kulitnya, kemudian dicuci bersih, dipotong-potong atau dibiarkan utuh. Lalu ditanak dalam panci sampai setengah matang, setelah itu singkong diangkat dan ditata / diangin-anginkan di atas nyiru sampai dingin, ragi ditumbuk sampai halus, singkong dilumuri tepung ragi satu persatu sampai merata betul, kemudian ditempatkan dalam bakul bambu yang sudah dialasi / dilambari daun pisang secara rapat / merata, isi sampai bakul tsb penuh, setelah penuh tutup rapat bakul dengan daun pisang dan tambahkan kain yang diikat rapat sebagai penutup bagian atas bakul. Simpan di tempat yang teduh / gelap selama 3 hari.

Peuyeum Ketan Kuningan

Kalau di Bandung orang lebih banyak menjual peuyeum sampeu (singkong). Nah kalo di Kuningan yang terkenal peuyeum ketannya. Biasanya peuyeum ketan dibuat dari beras ketan putih, cara pengemasannya sangat unik yaitu dibungkus pake daun jambu air. Semakin lama disimpan semakin enak rasanya atau semakin nyegak kata orang Sunda mah. Peuyeum ketan ini enak untuk dicampur dengan es krim dan berbagai minuman dingin. Peuyeum ketan ini dijual dengan menggunakan kemasan ember. Tentu saja ember baru. Jadi beli ketan sekaligus beli ember. Andai saja dicari kemasan lain yang lebih praktis, ekonomis dan ramah lingkungan.

Borondong

Borondong adalah makanan tradisional khas Bandung yang berbentuk bulat dan manis. Borondong ini ada terbuat dari enten (campuran gula dan kelapa) dan diselimuti oleh beras dan jagung (sejenis berondong seperti pop corn). Jadi tak heran rasanya manis sekali, karena hampir 70 % nya di dominasi oleh rasa gula nya. Sentra pembuatan borondong ini terdapat di Majalaya,          Kabupaten Bandung. Bahkan ada yang pernah membuat borondong yang berukuran sampai sebesar kepala manusia.

Hargnya sangat murah, tapi bila Anda ingin lebih murah lagi, Anda harus datang langsung ke tempat pembuatannya. Biasanya dengan Rp. 10.000 saja, Anda sudah mendapat satu kantong plastik penuh borondong. Selain borondong enten, ada juga borondong yang langsung dicampur dengan gula merah cair saja. (Bentuknya seperti Teng Teng).

Ladu

Ladu adalah suatu penganan terbuat dari ketan yang berasal dari daerah Malangbong, Garut, Jawa Barat. Bahan dasarnya adalah tepung ketan putih sangrai, gula putih, gula aren merah, dan kelapa yang sudah diparut. Kudapan ini rata-rata bisa bertahan antara empat sampai tujuh hari setelah diproduksi.

Burayot

Burayot berasal dari kata dasar gayot, ngagayot. Terjemahan bebasnya: menggelantung, menggayut. Bahan dasarnya ga jauh beda dengan kue cucur, tepung beras dan gula merah. Adonan dibentuk bulat pipih, mirip martabak telor tapi tidak terlalu tipis, lalu digoreng. Nah pada saat digoreng itu adonan akan menggelembung.

Lalu, ujung atas gelembungnya di tusuk dengan bilah bambu runcing dan ditarik. Jadinya tu kue ngglayut deh. Kalau pikiran lagi jorok, hmmm kok mirip kanj*t ya..? (kantong testis yang lagi kepanasan) Wahahaha.. Yah sama-sama ngagayot lah

Ali Agrem

Ali Agrem merupakan makanan sejenis kue tradisional yang terbuat dari tepung beras. Rasanya manis dan enak, bentuknya menyerupai Donat tapi lebih kecil. Bisa dibilang makanan ini adalah      Donat-nya Indonesia, jadi yang “bulet-bulet bolong tengah’e bukan donat saja, Ali agrem juga. Dinamai Ali Agrem karena bentuknya seperti Ali atau Cincin yang melingkar. Ali Agrem ini merupakan makanan tradisional yang sangat unik. Biasanya disuguhkan untuk tamu-tamu atau saat ada pesta perkawinan.

Makanan khas Sunda ini sangat terkenal di Bandung, dan akan sering ditemukan di daerah yang masih asri, seperti daerah Ciwidey, Lembang, Ciparay, Majalaya dan Ujung Berung. Makanan ini akan sulit ditemukan di daerah perkotaan Bandung, karena makanan ini tersisihkan oleh makanan yang lebih modern seperti makanan siap saji atau makanan kemasan lainnya. Sangat disayangkan, padahal makanan ini bisa jadi lahan bisnis yang menarik, asal kita bisa mengakali makanan unik yang satu ini. Mungkin Anda bisa membuka outlet Ali agrem, dan menurut saya ini menarik sekali.

Opak Dan Kolontong

Opak dan Kolontong adalah merupakan salah satu makanan tradisional yang menjadi cirii khas suatu daerah, karena memang makanan jenis ini sulit ditemukan di daerah lainnya. Makanan yang mempunyai rasa yang enak dan gurih ini ternyata di Kampung Sukamanah, Desa Bojongkunci Kec. Pamengpeuk kab. Bandung menjadi suatu potensi dearah yang menopang roda perekonomian daerah tersebut. Pembuatan makan opak dan kolontong sudah merupakan lahan usaha dan potensi yang menghidupkan roda perekonomian masyarakat desa Bojongkunci. Bahan baku pembuatan opak dan kolontong ini hampir sama dengan bahan baku pembuatan rengginang yaitu beras ketan. Pembuatan opak dan kolontong ini tergolong unik. Cara pengelolaan dan pembuatan yang di lakukan oleh masyarakat pengrajin makan opak dan kolontong ini masih bersipat tradisonal, dari system pengelolaan yang masih kekeluargaan sampai alat yang digunakan untuk pembuatannya pun masih tergolong manual dan tradisional.

Opak dan kolontong ini tergolong makanan rendah kolesterol karena pada proses penggorengannya tidak menggunakan minyak teteapi menggunakan proses yang disebut “sangrai” yaitu menggoreng dengan menggunakan media pasir. Jangan takut kotor karena pasir yang digunakan dicuci dan dijemur terlebih dahulu. Proses pembuatan yang manual dan tradisional ini tidak mengurangi rasa opak dan kolontong yang enak dan gurih.

Ranginang

Rangginang bisa didahar langsung, minangka susuguh keur sémah boh di imah atawa dinu kariaan, atawa bisa oge keur deungeun sangu. Keur didahar langsung, cocog lamun rangginang didahar jeung cikopi.

Ranginang dijieun tina béas ketan anu diseupan sareng dibungbuan. Bungbuna bisa rupa-rupa gumantung kana rasa nu dipikaresep. Pikeun ranginang asinuyahbawang bodas jeung sajabana tangtu dibutuhkeun. Kadang-kadang ditambahan tarasi. Keur raginang amis, tangtu kudu make gula. Kanggo ngadamel rangginang, beas ketan diseupan sareng dibungbuan. Saparantosna cekap asakna (teu kenging asak teuing), ketan nu tos pagalo sareng bungbu teras dicitak, didaraykeun dina nyiruayakan atanapi rupi-rupi anyaman anu tiasa dianggo kanggo moe. Lajeng rangginang dipoé dugikeun ka garing. Saparantosna garing, rangginang atah digoréng.

Keripik Tempe
Tempe memang makanan tradisional Indonesia yang penolahannya beragam. Bisa dimakan sebagai lauk dengan dibacem atau digoreng, atau dicampurkan ke dalam sayur lodeh, atau ditumis. Tempe bisa juga dibuat cemilan dengan digoreng berlapis tepung sebagai mendoan atau digoreng kering bersama tepung menjadi keripik tempe yang kriuk-kriuk.
Setelah sebelumnya Kewanitaan PIP PKS Jerman Region 1 (Jerman Utara) mengangkat tema Membuat Tempe Sendiri dalam kursus masaknya, Kewanitaan Region 3 (Baden-Württemberg) tidak mau kalah dengan mengupas teknik membuat keripik tempe renyah.

Keripik Oncom

Keripik oncom adalah makanan yang terbuat dari oncom yang diiris tipis kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma bawang yang gurih bisa di makan langsung buat cemilan saat santai atau untuk dimakan dengan nasi atau lauk pelengkap saat makan nasi atau bakso dan sebagainya. Makanan ini banyak ditemui di daerah Bandung dan sekitarnya sebagai oleh-oleh khas jawa barat.

Seroja

Kue ini lebih terkenal dengan sebutan kue Seroja. Kalau di tempat lain ada juga yang menyebutnya kembang goyang. Bahan dasarnya tepung beras, tepung terigu, gula putih dan sedikit parutan pala biar wangi. Adonannya dibuat rada encer, lalu cetakan kue (bahan alumunium) dipanaskan dahulu di tempat penggorengan berisi minyak goreng, kemudian dicelupkan ke adonan tadi. Walhasil nanti adonan akan menempel dicetakan. Kemudian cetakan dimasukan ke penggorengan lalu digoyang-goyang sehingga kue terlepas dari cetakan. Lalu diangkat kalau sudah mengeras.

Awug

Bahan dasarnya beras ketan, parutan kelapa, dan gula putih. Biasanya dibuat dua warna, putih merah atau putih hijau. Bahan dimasukan ke loyang, lalu dikukus, beberapa saat kemudian dikeluarkan, lalu ditambah lagi dengan warna yang berbeda. Lalu dikukus lagi.

Teng Teng

Bahan dasarnya adalah gabah padi yang dibeledug. Wakaka bahasa naon nya.? Pembuatannya ya mirip dengan pop corn alias jagung beledug. Lalu padi yang sudah mengembang tadi, kemudian dimasukan ke dalam gula putih/merah yang dicairkan di wajan. Lalu diaduk-aduk. Setelah tercampur, dimasukan ke loyang dan diratakan. Setelah agak dingin baru dipotong-potong. Dulu saya sangat suka dengan kue ini, sekarang dengan kondisi tubuh yang endut, wah ga berani makan banyak lagi. Takut kena gula.

Combro

Comro terbuat dari parutan singkong yang dibentuk bulat atau lonjong yang bagian dalamnya diisi dengan sambal oncom kemudian digoreng, karena itulah dinamai comro yang merupakan kependekan dari oncom di jero (bahasa Sunda, artinya: oncom di dalam, begitu juga halnya dengan gemet merupakan kependekan dari dage saemet artinya dage di dalam yang artinya kurang lebih sama. Makanan ini lebih enak disantap saat masih hanga.

Batagor

Siomay dan batagor (bakso tahu goreng) merupakan makanan yang tidak terpisahkan. Dimana ada siomay biasanya ada batagor. Kedua makanan ini memang mirip. Bedanya, siomay dibuat dengan cara dikukus, sedangkan batagor digoreng. Keduanya disajikan dengan menggunakan bumbu kacang.

Bahan yang digunakan untuk membuat siomay dan batagor hamper sama, yaitu dengan ikan tenggiri, teoung kanji, tepung tapioka, dan tepung terigu. Bumbu yang digunakan antara lain gula, garam, bawang putih, bawang goreng, dan penyedap rasa. Bahan pelengkap siomay adalh tahu, kol, pare, kentang, dan telur ayam rebus.

Takaran komposisi bahan pembuat siomay dan batagor antarpedagang berbeda-beda. Hal ini berpengaruh terhadap kelezatan. Sebelum memutuskan berjualan sebaiknya mencobakannya kepada anggota keluarga atau kerabat untuk mengetahui kualitas dan kelezatannya.

Cireng

Cireng (singkatan dari aci gorengbahasa Sunda untuk ‘tepung kanji goreng’) adalah makanan ringan yang berasal dari daerah Sunda yang dibuat dengan cara menggoreng campuran adonan yang berbahan utama tepung kanji. Makanan ringan ini sangat populer di daerah Priangan, dan dijual dalam berbagai bentuk dan variasi rasa. Makanan ini cukup terkenal pada era 80-an. Bahan makanan ini antara lain terdiri dari tepung kanji, tepung terigu, air, merica bubuk, garam, bawang putih, kedelai, daun bawang dan minyak goreng. Sekarang Cireng tidak hanya terdapat di Priangan saja, tetapi sudah menyebar ke hampir seluruh penjuru Nusantara. Cireng pada umumnya dijual oleh pedagang yang menaiki sepeda dengan peralatan membuat Cireng di bagian belakang sepedanya.

Misro

Misro memiliki bahan pembungkus yang sama dengan Combro. Cara membuatnya juga sama. Hanya isinya saja yang berbeda. Jika Combro memakai oncom sebagai bahan isian, Misro cukup menggunakan gula merah yang diiris tipis sebagai isian. Bila Anda menyukai rasa yang manis, Anda bisa mengganti 50 gram gula merah dengan 50 gram gula pasir.

Keripik Singkong

Keripik singkong. Makanan ini merupakan camilan yang sudah pasti banyak dinikmati hingga mancanergara. Keripik singkong bisa diolah menjadi berbagai rasa yang menggugah selera. Salah satunya adalah Keripik Singkong Balado. Rasa pedasnya, kadang membuat kita jadi ketagihan.

Gaplek

Gaplek. Merupakan makanan yang diolah dari umbi ketela pohon atau singkong. Umbi singkong setelah dipanen, kemudian dikupas dan dikeringkan. Gaplek yang telah kering, kemudian bisa ditumbuk sebagai tepung tapioka yang bisa dibuat bermacam-macam kue.

Singkong Keju

Singkong keju. Makanan ini rasanya sangat enak. Olahan singkong yang empuk di bagian dalamnya, terasa renyah, crispy, dan garing di luarnya. Akan terasa lebih nikmat, bila ditaburi keju diatasnya.

Gethuk

Gethuk Makanan ini terbuat dari singkong rebus yang sudah dilumatkan dan dicampur dengan gula merah. Ketika dingin, gethuk dipotong-potong dan disajikan dengan taburan parutan kelapa muda di atasnya. Rasanya yang gurih serta manis, membuat makanan ini menjadi pilihan favorit bagi sebagian orang.

Gatot

Gatot Makanan dari singkong yang satu ini, mungkin aneh untuk sebagian orang. Gatot adalah makanan yang juga terbuat dari singkong yang telah menghitam karena sejenis bakteri. Gatot akan lebih enak disantap dengan taburan kelapa yang diparut. Biarpun kelihatan jelek, namun rasanya sangat maknyuss.

Oncom

ONCOM memang sudah terkenal di kalangan masyarakat Jawa Barat. Beberapa menu yang terkenal dari tanah Parahyangan berbahan dasar oncom ini pun sudah bisa dinikmati di beberapa restoran di Indonesia. Beberapa menu di antaranya adalah menu tutug oncom, di Sunda sana dikenal dengan sangu tutug oncom.

Kue Moci

Kue moci bentuknya bulat, bertabur tepung, dan terasa kenyal. Jika digigit, akan terasa manis yang berasal dari adonan gula. Kue itu terbuat dari tepung ketan, gula, kacang tanah, gula tepung, dan tepung tapioka. Kue itu dikemas dalam keranjang bambu kotak berukuran sekitar 20 sentimeter sehingga penganan itu juga dikenal dengan sebutan kue keranjang. Setiap keranjang biasanya diisi lima hingga tujuh butir moci.

Semula, hanya ada dua jenis kue moci yang dijual di pasaran, yaitu kue moci tanpa isi yang disebut kiathong dan kue moci yang diisi dengan adonan kacang. Seiring pesatnya perkembangan industri pembuatan kue moci, kini penganan itu tersedia dalam aneka rasa, mulai dari rasa moka, jahe, hingga durian.

Dodol

Salah satu ciri khas Garut.Dalam bentuk makanan ini kerap kebanyakan orang menyebutnya ‘Dodol Garut’.Rasanya yang kenyal dan manis dengan berbagai bentuk dan banyak macam rasa, yang disajikan dipiring itu orang sunda bilang ‘wajit’, euleuh-euleuh…eta tah nu nikmat mah, mudah dibikinnya, cukup dibungkus dengan daun jagung yang kering.

Daftar Pustaka: Dari berbagai sumber,
tp masih banyak yang belum tertulis disini makanan-makanan khas Jawa Barat lainnya, mohon di tambahkan lagi bagi yang comment.

SOSIOLOGI DAN POLITIK TENTANG SISTEM POLITIK DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

             Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya, namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif, dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya, sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

            Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan.

            Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas system, kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

            Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).

Identifikasi

Identifikasi I

            Konsep sistem politik ditentukan melalui identifikasi tentang siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah, dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan terbatas dalam mengatur perilaku kehidupan rakyatnya, sebagian besar masyarakat mengatur diri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah apabila kehidupan maysarakat dijamin dengan tata hukum yang disepakati bersama, yang demikian itu, disebut konsep politik demokrasi yang berbasis pada paham liberal dimana kebebasan individu menjadi prinsip utamanya. Sistem politik berpaham liberal tersebut banyak dianut oleh negara-negara industri maju apalagi pada era globalisasi saat ini yang pengaruhnya dirasa makin intense dan agresif.

            Konsep sistem politik secara historis memiliki sejarah yang panjang dari jaman Athena Yunani Kuno hingga bentuk sistem pemerintahan yang presidensil dan parlementer saat ini. Hal itu tidak lepas dari perkembangan sistem politik dari masa ke masa beserta perubahan dan perkembangan yang mempengaruhinya.

            Perkembangan sistem politik di dunia, berturut-turut terdiri atas otokrasi tradisional ke totaliter dan sampai pada demokrasi. Di antara ketiga model sistem politik tersebut terdapat sistem politik yang timbul karena disesuaikan dengan kultur dan struktur masyarakat setempat maupun yang timbul sebagai kombinasi unsur-unsur terbaik dari ketiga sistem politik tersebut, seperti sistem politik negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia.

Identifikasi II

            Secara literatur melalui berbagai studi komparatif tentang pelaksanaan, pengawasan Demokrasi di berbagai negara industri maju dan negara berkembang, sebagaimana contoh ialah Indonesia. Dalam bukunya, Alan Grant mengungkapan proses sistem politik Amerika Serikat dengan adanya sistem check and balance yang berisi upaya untuk saling mengawasi dan mengontrol kinerja antara tiga lembaga: eksekutif, legislatif dan yudikatif pemerintahan Amerika Serikat. Check and balance tersebut dilakukan guna menjamin kestabilan politik dengan menghindari terdapatnya satu kekuatan dominan yang mendesak dan menindas hak-hak dasar individu rakyat Amerika, tentu saja check and balance dieksekusi dengan prosedur yang mendekati benar atau bahkan sebenarnya hingga terjadi sinergis dan korelasi yang erat antara ketiga lembaga pemerintahan tersebut.

            Berbeda dengan Indonesia, tidak terdapat substantif demokrasi yang bekerja fungsional sebagaimana yang dimiliki Amerika. Absennya substantif demokrasi tersebut dalam tubuh internal parlemen Indonesia berdampak pada tidak tersalurnya upaya untuk saling mengkritik dengan sehat dan sportif kinerja masing-masing lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Indonesia. Konsekuensinya adalah, karena kritikan tersebut tidak tersalurkan melalui wadah yang sehat, maka kritikan tersebut berkembang dan meluas di kalangan individu-individu yang memiliki kepentingan dan konflik laten dengan lembaga yang ada maupun terhadap perseorangan yang berkuasa di lembaga pemerintahan tersebut. Berkembangnya kritikan secara liar hingga ke media massa tentu saja memicu ketidakstabilan politik internal dan berdampak secara multilateral.

            Menanggapi hal demikian, tidaklah semudah berkoar-koar tentang mana yang baik dan buruk, tapi semestinya aktor politik baik individu maupun kelompok kepentingan berpikir sehat dan dingin dalam menyelesaikan konflik bangsa. Adanya substantif demokrasi bagi Indonesia belum dikaji secara mendetail baik keuntungan dan fungsinya, oleh karena itu, adanya substantif demokrasi bagi pelaksanaan dan arah sistem politik Indonesia hanyalah sebagai bahan komparasi dan pembelajaran tentang signifikasi substantif demokrasi dalam pola perilaku lembaga-lembaga pemerintahan sebagai wadah akomodasi konflik.

 Identifikasi III

            Arti kata politik selama ini belum memiliki definisi yang seragam, walaupun ilmu politik masih bergulat dalam menciptakan konsep tunggal tentang politik, hal ini bukan berarti kita perlu menyesalinya, bahkan kita patut bersyukur bila mengingat kembali akan hakekat keberadaan ilmu sosial dan humanis merupakan pembuktian bahwa tidak ada satupun kebenaran mutlak dalam menjawab suatu masalah, kebenaran mutlak yang selalu diagung-agungkan ilmu sains murni seperti ilmu biologi, fisika, dan lainnya.

            Artinya, sangatlah wajar bila kita berbicara politik dengan melibatkan berbagai definisi berdasarkan sudut pandang kita tentang politik, misalnya melalui tinjauan konflik, perdamaian, kontrol, kekuasaan, atau lainnya.  Pada akhirnya sudut pandang yang paling memungkinkan, meliputi segala definisi tentang politik akan membutuhkan pendekatan menyeluruh dengan menggabungkan keseluruhan tinjauan tersebut.

            Munculnya pendekatan sistem merupakan upaya paling komprehensif dalam melibatkan berbagai definisi politik yang ada secara interaktif. Sementara itu, pendekatan sistem berusaha menimbulkan pemahaman terhadap politik bukan hanya dari perspektif kelembagaan atau institusi yang ada saja.  Akan tetapi, sistem politik selalu bergerak dinamis, melibatkan fungsi dan lingkungan internal dan eksternal.  Akibatnya, sistem politik di suatu negara akan bersinggungan dengan sistem politik di negara lain, begitu pula sebaliknya.

            Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas.  Struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia.   Namun demikian, kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan positif struktur dan fungsinya belum diperhitungkan sistem politik negara lain. Salah satu syarat penting dalam memahami bagaimana sistem politik Indonesia adalah melalui pengembangan wawasan dengan melibatkan institusi-institusi nasional dan internasional.  Artinya lingkungan internal dan eksternal sebagai batasan atau boundaries dari suatu sistem politik Indonesia harus dipahami terlebih dahulu.

            Lingkungan internal akan sangat dipengaruhi oleh budaya politik bangsa Indonesia.  Sedangkan budaya politik sendiri merupakan wujud sintesa peristiwa-peristiwa sejarah yang telah mengkristal dalam kehidupan masyarakat, diwariskan turun temurun berupa tatanan nilai dan norma perilaku. Sementara itu, lingkungan eksternal sedikit banyak mempengaruhi lingkungan internal ketika transformasi budaya berlangsung akibat peristiwa sejarah semisal penjajahan kolonial maupun bentuk “penjajahan” budaya pop (pop culture) di era globalisasi.  Mempelajari sistem politik suatu negara tidak dapat dan tidak pernah berdiri sendiri dari sistem politik negara lain, setidaknya itulah maksud implisit yang diutarakan David Easton melalui pendekatan analisa sistem terhadap sistem politik. Sampai kemudian, Gabriel Almond meneruskannya ke dalam turunan teori sistem politik yang lebih konkrit, yaitu menggabungkan teori sistem ke dalam struktural-fungsional, barulah kita mendapatkan pemahaman bagaimana sistem politik seperti di Indonesia berinteraksi dengan sistem politik lainnya.

BAB II

KERANGKA TEORITIS/PARADIGMA

Teori Umum

            Teori politik memiliki dua makna: makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contoh teori politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah teori politik Marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah teori politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam tulisannya Madilog , merupakan contoh teori politik Indonesia. Nasakom yang diajukan Soekarno merupakan contoh lain.

            Sedangkan teori politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan teori struktural – fungsional yang diajukan oleh Talcot Parson (seorang sosiolog), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi Civic Culture. Konsep sistem politik sendiri merupakan ciptaan para akademisi yang mengkaji kehidupan politik (sesungguhnya diturunkan dari konsep sistem sosial).

Teori Khusus

            Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb. Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme, autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialism, kapitalisme, komunisme, liberalism, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dan lebih banyak lagi.

            Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

            Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

  • politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
  • politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
  • politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
  • politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik

 BAB III

PEMBAHASAN

Pembahasan I

             Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

            Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

            Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

 Pembahasan II

            Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, antara lain:

  • politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
  • politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
  • politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
  • politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

            Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

 Pembahasan III

             Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 – 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.

 Undang-undang Dasar 1945

            Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi nasehat, dan fungsi adminsitrasi. Saat ini UUD 1945 dalam proses amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan hubungan lembaga-lembaga negara.

 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

            Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi negara adalah menyusun konstitusi negara; mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden; dan menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Fungsi pokok MPR yang disebut di atas dapat berubah bergantung pada proses amandemen UUD 1945 yang sedang berlangsung. Jumlah anggota MPR adalah 700 orang, yang terdiri atas 500 anggota DPR dan 200 anggota Utusan Golongan dan Utusan Daerah, dengan masa jabatan lima tahun.

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

            Selaku lembaga legislatif, DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama dengan pemerintah menyusun Undang-undang. Jumlah anggota DPR adalah 500 orang, yang dipilih melalui Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali.

           

Presiden/Wakil Presiden

            Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut UUD 1945 dan dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Dalam sistem politik Indonesia, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Presiden juga berkedudukan selaku mandataris MPR, yang berkewajiban menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan MPR. Presiden mengangkat menteri-menteri dan kepala lembaga non departemen (TNI/Polri/Jaksa Agung) setingkat menteri untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Dalam UUD 1945 (versi sebelum amandemen) disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

 

Mahkmah Agung

            Mahkamah Agung (MA) adalah pelaksana fungsi yudikatif, yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. MA bersifat independen dari intervensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, meski penunjukan para hakim agung dilakukan Presiden.

Lembaga Tinggi Negara Lainnya

             Lembaga tinggi negara lainnya adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK dilaporkan ke DPR, selaku badan yang menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). DPA berfungsi untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Presiden yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, termasuk dalam masalah politik, ekonomi, social budaya, dan militer. DPA juga dapat memberi nasehat atau saran atau rekomendasi terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan negara. Anggota DPA diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh Presiden untuk masa bakti lima tahun. Jumlah anggota DPA adalah 45 orang.

 

Pemerintah Daerah

            Di tingkat daerah, sebuah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur sedangkan kabupaten/kotamadya dikepalai oleh seorang bupati/walikota. Saat ini terdapat 30 provinsi dan 360 kabupaten/kotamadya. Sejak diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, kewenangan pengelolaan daerah dititikberatkan ke Kabupaten, sehingga hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lebih bersifat koordinasi. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif di tingkat daerah sama halnya dengan hubungan antarlembaga di tingkat nasional. Contohnya, tugas DPR Tingkat I adalah mengawas jalannya pemerintahan di tingkat provinsi dan bersama-sama dengan Gubernur menyusun peraturan daerah. Lembaga yudikatif di tingkat daerah diwakili oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

BAB IV

KESIMPULAN

            Dalam hal tersebut, arah sistem politik Indonesia menjadi tidak jelas, menyimpang dari cita-cita awal pembentukan negara republik Indonesia merdekat. Pancasila tidak benar-benar menjadi pemersatu dan penentu arah politik Indonesia. Pancasila tidak lebih hanya merupakan cita-cita yang tidak pernah terealisasi dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila tidak lebih menjadi identitas dan simbol kenegaraan.

            Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, demokrasi menjadi pilihan sekaligus keniscayaan bagi jalannya roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam keragaman dan pluralitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di satu sisi, sistem demokrasi memerlukan suatu prosedur untuk memperoleh substansi dari demokrasi: kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan.

            Prosedur inilah yang tidak hanya sekedar formalitas, tapi juga mencerminkan esensi dari pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Dengan kata lain, pelaksanaan prosedur demokrasi , seperti pemilu, menjadi standard sekaligus tolak ukur berhasil tidaknya demokrasi di suatu negara. Karena itu konsistensi dan tidak lupa integritas pelaksanaan pemilu harus tetap dijaga berapapun harga yang harus dibayar untuk itu.

            Adapun solusi yang semestinya fungsional dalam membantu Indonesia mengarahkan sistem politiknya adalah adanya keinginan bersama untuk benar-benar berjiwa Indonesia. Yakni dengan menetapkan keyakinan bahwa sistem politik Indonesia mesti dikembalikan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta adanya kebaikan bersama.

            Kebaikan bersama yang dimaksud adalah adanya persamaan kesempatan politik bagi setiap individu yang dijamin dengan hukum dan kebebasannya yang diatur dan dibatasi oleh peraturan dan hukum Indonesia. Adanya identitas bersama sebagai faktor yang mermpersatukan masyarakat dalam sistem politik demokrasi, yakni bersatu dalam perbedaan. Adanya hubungan kekuasaan dan legitimasi kewenangan antara yang dipimpin dan yang memimpin.

DAFTAR PUSTAKA

http://raconquista.wordpress.com

http://blog.unila.ac.id/young/sistem-politik-Indonesia

http://mily.wordpress.com/2009/09/09

MAKALAH MSDM KOMPENSASI

BAB I

TINJAUAN TEORITIS
KOMPENSASI

PENGERTIAN KOMPENSASI

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi / perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan. Bagi organisasi / perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari perusahaan.

 FUNGSI KOMPENSASI

Dari pengertian diatas terlihat bahwa kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya, faktor penarik bagi calon karyawan dan faktor pendorong seseorang menjadi karyawan. Dengan demikian kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi/ perusahaan. Menurut Martoyo (1994), fungsi kompensasi adalah :

 a. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif

Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memp eroleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi/rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Semakin banyak pegawai yang diberi kompensasi yang tinggi berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran bi aya untuk kerja-kerja yang tidak perlu (yang diakibatkan oleh kurang efisien dan efektifitasnya kerja). Dengan demikian pemberian kompensasi dapat menjadikan penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif.

b.      Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi

Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat memb antu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya pemb erian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Pada gilirannya gejolak ketidakpuasan ini akan menimbulkan kerawanan ekonomi.

 TUJUAN KOMPENSASI

Sebagai bagian dari manajemen SDM, pemberian kompensasi bertujuan untuk:

 a. Memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan.

Salah satu cara organisasi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan (qualified) dapat dilakukan dengan pemberian sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang baik merupakan faktor penarik masuknya karyawan qualified. Sebaliknya, sistem kompensasi yang buruk dapat mengakibatkan keluarnya karyawan yang qualified dari suatu organisasi. Sebagai contoh, eksodus secara besar-besaran karyawan dari perusahaan A ke perusahaan B merupakan indikasi lebih baiknya sistem kompensasi yang ada pada perusahaan B daripada perusahaan.

b. Mempertahankan karyawan yang ada

Eksodus besar-besaran karyawan ke perusahaan lain juga menunjukkan betapa besarnya peranan kompensasi dalam mempertahankan karyawan yan

 c. Menjamin keadilan

Pemb erian kompensasi yang baik juga bertujuan untuk menjamin keadilan. Dalam arti, perusahaan memberikan imbalan yang sepadan untuk hasil karya atau prestasi kerja yang diberikan pada organisasi.

 d. Menghargai perilaku yang diinginkan

Besar kecilnya pemb eran kompensasi juga menunjukkan penghargaan organisasi terhadap perilaku karyawan yang diinginkan. Bila karyawan berperilaku sesuai dengan harapan organisasi, maka penilaian kinerja yang diberikan akan lebih baik daripada karyawan yang berperilaku kurang sesuai dengan harapan organisasi. Pemb erian nilai kinerja yang baik diiringi dengan pemb erian kompensasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran karyawan bahwa perilakunya dinilai dan dihargai sehingga karywan akan selalu berusaha memp erbaiki perilakunya.

 e. Mengendalikan biaya-biaya

Dalam jangka pendek, pemberian kompensas i pada karyawan yang berprestasi akan memperbesar biaya. Namun secara jangka panjang, kerja karyawan yang lebih efektif dan efisien akibat pemberian kompensasi yang baik dapat mengendalikan biaya-biaya yang tidak perlu. Organisasi sering kali mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu akibat rendahnya produktifitas atau kurang efekif dan efisiennya kerja kary awan. Seringkali biaya yang tidak perlu ini besarnya melebihi biaya tetap. Pemberian komensasi yang baik diharapkan dapat mendorong karyawan untuk lebih produktif dan lebih efisien serta efektif dalam bekerja sehingga organisasi dapat memperkecil atau mengendalikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan memperbesar pemasukannya.

 f. Memenuhi peraturan-peraturan legal

Selain lima tujuan di atas, kompensasi juga bertujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan legal seperti Upah Minimum Rata-rata (UMR), Ketentuan Lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Asuransi Tenaga Kerja (Astek) dan fasilitas lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Martoyo (1994) berpendapat bahwa tujuan kompensasi adalah :
1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan economic security bagi             karyawan.

2.  Mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat.

3.  Menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kema juan.

4. Menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil organisasi terhadap karyawannya (adanya           keseimbangan antara input yang diberikan karyawan terhadap perusahaan dan output atau             besarnya imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan).

PENENTUAN KOMPENSASI

Besarnya kompensasi yang diberikan ditentukan oleh 1) Harga / Nilai pekerjaan, 2) Sistem kompensasi yang diterapkan, dan 3) Faktor-faktor yang memp engaruhi kompensasi.

 1) Harga/ Nilai Pekerjaan

Penilaian harga suatu jenis pekerjaan merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam menentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Penilaain harga pekerja dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut :

 a. Melakukan analisis jabatan/pekerjaan

Berdasarkan analisis jabatan akan didapat informasi yang berkaitan dengan : 1) Jenis keahlian yang dibutuhkan, 2) Tingkat kompeksitas pekerjaan, 3) Resiko pekerjaan, dan 4) Perilaku/kepribadian yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dari informasi tersebut kemudian ditentukan harga pekerjaan.

 b. Melakukan survei “harga ”pekerjaan sejenis pada organisasi lain.

Harga pekerjaan pada beberapa organi sasi dapat dijadikan sebagai patokan dalam menetukan harga pekerjaan sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi. Jika harga pekerjaan yang diberikan lebih rendah dari organisasi lain, maka kecil kemungkinan organisasi tersebut mampu menarik atau memp ertahankan karyawan yang qualified. Sebaliknya bila harga pekerjaan tersebut lebih tinggi dari organisasi lainnya, maka organisasi tersebut akan lebih mudah menarik dan memp ertahankan karyawan yang qualified.

 2)      Sistem kompensasi

Beberapa sistem kompensasi yang bias a digunakan adalah sistem prestasi, sistem kontrak/borongan.

 a. Sistem Prestasi

Upah menurut prestasi kerja sering juga disebut dengan upah sistem hasil. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Sedikit banyaknya upah tersebut tergantung pada sedikit banyaknya hasil yang dicapai karyawan dalam waktu tertentu. Cara ini dapat diterapkan bila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.  Cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Cara ini akan sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampaun tinggi. Contoh kompensasi sistem hasil : per potong, per meter, per kilo, per liter dan sebagainya.

g. Sistem Waktu

Besarnya kompensasi dihitung berdas arkan standar waktu seperti Jam, Hari, Minggu, Bulan. Besarnya Upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi.

Kelemahan dari sistem waktu adalah :

1. Mengakibatkan mengendornya semangat karyawan yang produktifitasnya tinggi (diatas rata-    rata ).

2. Tidak memb edakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan.

3. Membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh- sungguh benerja.

4. Kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan.

 Sedangkan kelebihan sistem waktu adalah :

1.    Dapat mencegah hal- hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi maupun

kompetisi yang kurang sehat.

2. Menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik.

3.Tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia.

 h. Sistem kontrak/ borongan

Penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak / borongan didasarkan atas kuantitas, kualitas dan lamanya peyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak j uga dicantumkan ketentuan mengenai “konsekuensi ”bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian baik secara kuantitas, kualitas maupun lamanya penyelesaian pekerjaan.

Sistem ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang dianggap merugikan bila dikerjakan oleh karyawan tetap dan /atau jenis pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh karyawan tetap.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMPENSASI

Dalam pemberian kompensasi, terdapat sejuml ah faktor yang memp engaruhinya. Secara garis besar faktor-faktor tersebut terbagi tiga, yaitu faktor intern organisasi, pribadi karyawan yang bersangkutan, dan faktor ekstern pegawai organisasi.

A. Faktor Intern Organisasi

Contoh faktor intern organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah dana organsasi, dan serikat pekerja.

a. Dana Organisasi

Kemampuan organisasi untuk melaksanakan kompensasi tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Terhimpunnya dana tentunya sebagai akibat prestasi-prestasi kerja yang telah ditujukan oleh karyawan. Makin besarnya prestasi kerja maka makin besar pula keuntungan organisasi/perusahaan. Besanya keuntungan perusahaan akan memperbesar himpunan dana untuk kompensasi, maka pelaksanaan kompensasi akan makin baik. Begitu pula sebaliknya.

 b. Serikat pekerja

Para pekerja yang tergabung dalam seikat pekerja juga dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penetapan kompensasi dalam suatu perusahaan. Serikat pekerja dapat menjadi simbol kekuatan pekerja di dalam menuntut perbaikan nasib. Keberadaan serikat pekerja perlu mendapatkan perhatian atau perlu diperhitungkan oleh pihak manajemen.

 B. Faktor Pribadi Karyawan

Contoh faktor pribadi karyawan yang mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi adalah produktifitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman serta jenis dan sifat pekerjaan.

 a. Produktifitas kerja

Produktifitas kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. Pengaruh ini memungkinkan karyawan pada posisi dan jabatan yang sama mendapatkan kompsasai yang berbeda. Pemb erian kompesasi ini dimaksud untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan.

 b. Posisi dan Jabatan

Posisi dan jabatan berbeda berimplikasi pada perbedaan besarnya kompensasi. Posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi menunjukkan keberadaan dan tanggung jawabnya dalam hierarki organisasi. Semakin tinggi posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi, semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diterima nya. Hal tersebut berlaku sebaliknya.

 c. Pendidikan dan Pengalaman

Selain posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja juga merupakan faktor yang memp engaruhi besarnya kompensasi. Pegawai yang lebih berpengalaman dan berpndidikan lebih tinggi akan mendapat kompensasi yang lebih besar dari pegawai yang kurang pengalaman dan atau lebih rendah tingkat pendidikannya. Pertimbangan faktor ini merupakan wujud penghargaan organisasi pada keprofesionalan seseorang. Pertimbangan ini juga dapat memacu karyawan untuk meningkatkan pengetahuannya.

 d. Jenis dan Sifat Pekerjaan

Besarnya kompensasi pegawai yang bekerja di lapangan berbeda dengan pekerjaan yang bekerja dalam ruangan, demikian juga kompensasi untuk pekerjaan klerikal akan berbeda dengan pekerjaan adminsitratif. Begitu pula halnya dengan pekerjaan manajemen berbeda dengan pekerjaan teknis. Pemberian kompensasi yang berbeda ini selain karena pertimbangan profesioalisme pegawai juga kerena besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagai contoh, dikebanyakan organisasi/perusahaan pegawai yang bertugas di lapangan biasanya mendaptkan kompenasai antara 2 – 3 kali lipat dari pekerjaan di dalam ruangan/kantor. Besarnya kompensasi sejalan dengan besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikulnya.

C. Faktor Ekstern

Contoh faktor ekstern pegawai dan organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut :

 a. Penawaran dan Permintaan kerja

Mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi dimana penawaran (supply) tenaga kerja ebih dari permintaan (demand) akan menyebabkan rendahnya kompensasi yang diberikan. Sebaiknya bila kondisi pasar kerja menunjukkan besarnya juml ah permintaan tenaga kerja sementara penawaran hanya sedikit, maka kompensasi yang diberikan akan besar. Besarnya nilai kompensasi yang ditawarkan suatu organisasi merupakan daya tarik calon pegawai untuk memasuki organisasi tersebut. Namun dalam keadaan dimana juml ah tenaga kerja lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia, besarnya kompensasi sedikit banyak menjadi terabaikan.

 b. Biaya hidup

Besarnya kompensasi terutama upah/ga ji harus disesuaikan dengan besarnya biaya hidup (cost of living). Yang dimaksud biaya hi dup disini adalah biaya hidup minimal. Paling tidak kompensasi ya ng diberikan harus sama dengan atau di atas biaya hidup minimal. Jika kompensasi yang diberikan lebih rendah dari biaya hidup minimal, maka yang terjadi adalah proses pemi skinan bangsa.

 c. Kebijaksanaan Pemerintah

Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah berupaya melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan dan keadilan. Dalam kaitannya dengan kompensasi, pemerintah menentukan upah minimum, jam kerja/hari, untuk pria dan wanita, pada batas umur tertentu. Dengan peraturan tersebut pemerintah menjamin berlangsungnya proses pemakmuran bangsa hingga dapat mencegah praktek- praktek organisasi yang dapat memi skinkan bangsa.

 d. Kondisi Perekonomian Nasional

Komp ensasi yang diterim oleh pegawai di negara-negara ma ju jauh lebih besar dari yang diterima negara-negara berkembang dan atau negara mi skin. Besarnya rata-rata kompensasi yang diberikan oleh organsasi-organisasi dalam suatu negara mencerminkan kondisi perekonomia n negara tersebut dan penghargaan negara terhadap sumber daya manusianya.

KEADILAN DAN KELAYAKAN DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI

 Selain hal-hal diatas, dalam pemb erian kompensasi perlu dipertimbangkan unsur keadilan dan kelayakan.

1.       Keadilan

Dalam pemberian kompensasi apakah itu berupa upah, gaji, bonus atau bentuk-bentuk lainnya, penting sekali diperhatikan masalah keadilan terebut. Keadilan bukan berarti sama rasa sama rata tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan (input) dengan output. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan, sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah pengorbanan (input) yang diperlukan suatu jabatan. Input dalam satu jabatan ditujukan dari persyaratan-persyaratan (spesifikasi) yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi pula penghasilan (output) yang diharapkan. Output ini ditunjukkan dari upah yang diterima para karyawan yang bersangkutan, dimana didalamnya tercantum rasa keadilan yang sangat diperhatikan oleh setiap karyawan penerima kompensasi tersebut. Bila tuntutan keadilan seperti seperti ini telah terpenuhi ini berarti perusahaan telah memiliki internal consistency dalam sistem kompensasinya.

 2. Kelayakan

Di samping masalah keadilan dalam pemberian kompensasi perlu diperhatikan masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok minuman atau upah minimum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kela yakan juga dilihat dengan cara memb andingkan pengupahan di perusahaan lain. Bila kelayakan ini sudah tercapai, maka perusahaan sudah mencapai apa yang disebut external consistency (Konsistensi Eksternal).
Apabila upaya di dalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memp eroleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk memenuhi kedua konsistensi tersebut (internal dan eksternal) perlu digunakan suatu evaluasi pekerjaan.

JENIS – JENIS KOMPENSASI

Sebagaimana telah diuraikan di atas, kompensasi adalah gaji/upah ditamb ah dengan fasilitas dan insentif lainnya yang diterima pegawai dari organisasi. Pengertian ini menunjukkan bahwa selain mendapatkan upah/gaji yang ditetapkan, pegawai juga mendapatkan kompensasi. Jenis-jenis kompensasi selain upah/gaji tetap adalah 1) pengupahan insentif; 2) kompensasi pelengkap; 3) keamanan/kesehatan.

 1) Insentif

Yang dimaksud dengan insentif adalah memberikan upah/gaji berdasarkan perbedaan prestasi kerj a sehingga bisa jadi dua orang yang memiliki jabatan sama akan menerima upah yang berbeda, karena prestasinya berbeda, meskipun gaji pokoknya/dasarnya sama. Perbedaan tersebut merupakan tamb ahan upah (bonus) karena adanya kelebihan prestasi yang memb edakan satu pegawai dengan yang lain.

 a. Sifat dasar Insentif

Beberapa sifat dasar dalam sistem pengupahan insentif adalah :

1. Sistem pemb ayaran agar diupayakan cukup sederhana, sehingga mudah dimengerti dan            dihitung oleh karyawan yang bersangkutan sendiri.

2. Upah insentif yang diterima benar-benar dapat menaikkan motivasi kerja mereka, sehingga       output dan efisensi kerjanya juga meningkat.

3. Pelaksanaan pengupahan insentif hendaknya cukup cepat, sehingga karyawan yang       berprestasi lebih cepat pula merasakan nikmatnya berprestasi.

4.  Penentuan standar kerja atau standar produksi hendaknya scermat mungkin dalam arti tidak     terlalu tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh umumnya karyawan,atau tidak terlalu rendah          sehingga tidak terlalu mudah dicapai karyawan.

5.  Besarnya upah normal dengan standar kerja per jam hendaknya cukup merangsang pekerja       atau karyawan untuk bekerja giat.

Menurut penelitian para ahli, penentuan besarnya insentif berlaku pula bagi tenaga pimpinan yang besarnya 50-60% dari gaji bulanan. Jenis upah insentif macam-macam seperti Premi (bonus Payment), stock option (hak untuk memb eli/mendapatkan saham pada harga tertentu), Phantom stock plan (dicatat sebagai pemegang saham), dan sebagainya.

b. Kesulitan Sistem Pengupahan Insentif

Menurut Heidjrachman dalam Susilo Martoyo (1994) terdapat delapan kesulitan dalam sistem pengupahan insentif yaitu:

1. Alat ukur dari berbagai prestasi karyawan belum tentu dapat berhasil dibuat secara tepat           sebagaimana diharapkan, yakni wajar dan dapat diterima.

2.  Alat ukur dan tujuan perusahaan harus terikat erat.

3. Data tentang prestasi kerja karyawan harus cepat dan teratur terkumpul setiap saat (hari,            minggu, bulan).

4. Standar yang ditetapkan haruslah mempunyai kadar/ tingkat kesulitan yang sama untuk setiap kelompok kerja.

5. Gaji/ upah total dari upah pokok plus bonus yang diterima haruslah konsisten di antara berbagai kelompok pekerja yang menerima insentif dan antara kelompok yang menerima           insentif dengan yang tidak menerima insentif.

6. Standar prestasi haruslah disesuaikan secara periodic dengan adanya perubahan dalam   prosedur kerja.

7. Kemungkinan tantangan dari pihak serikat karyawan harus sudah diperhitungkan secara            matang.
8.  Berbagai reaksi kariyawan terhadap sistem pengupahan insentif yang diterapkan juga harus diantisipasi kemungkinannya . Dengan demi kian perusahaan harus cukup cermat dan hati- hati sekali dalam menentukan sitem pengupahan insentif ini.

 2) Kompensasi pelengkap ( Fringe Benefit).

Komp ensasi pelengkap merupakan salah satu bentuk pemb erian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program- program pelayanan karyawan, dengan maksud pokok untuk memp ertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Kalau upah dan gaji merupakan kompensasi langsung karena sung berkaitan dengan prestasi kerja, maka kompansasi pelengkap merupakan kompensasi tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Dengan perkataan lain kompensasi pelengkap adalah upaya penciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan dan tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Saat ini kompensasi pelengkap berkembang pesat terutama karena :

1. Perubahan sikap karyawan.

2. Tuntutan serikat pakerja.

3.  Persaingan yang memaksa perusahaan untuk menyediakan benefit yang menarik dan menjaga   karyawannya,
4.  Persyaratan- persyaratan yang ditetapkan pemerintah,

5. Tuntutan kenaikan biaya hidup.

Kompensasi pelengkap meliputi :

a. Tunjangan antara lain berbentuk :

1. Pensiun

2. Pesangon

3. Tunjangan Kesehatan

4. Asuransi Kecelakaan Kerja.

b. Pelayanan yang meliputi :

1. Majalah,

2. Sarana Olah Raga,

3. Perayaan Hari Raya,

4. Program Sosial Lainnya

Dengan kata lain, jenis tunjangan dan pelayanan dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Jaminan rasa aman karyawan (Employee Security) ,

2. Gaji dan upah yang dibayar pada saat karyawan tidak bekerja (Pay f or time not worked) ,
3. Bonus dan penghargaan ( Bonuses and Rewards ),

4. Program Pelayanan ( Survices Program ) .

Beberapa keuntungan atau manfaat yang didapat organisasi dengan pemberian kompensasi pelengkap kepada karyawannya diantaranya adalah :

1.  Peningkatan semangat kerja dan kesetiaan.

2.  Penurunan turn over karyawan dan absensi,

3.  Pengurangan kelelahan,

4.  Pengurangan pengaruh serikat buruh/ pekerja,

5.  Hubungan masyarakat yang lebih baik,

6. Pemuasan kebutuhan- kebutuhan karyawan,

7.  Meminimalkan biaya kerja lembur,

8.  Mengurangi kemungkina intervensi pemerintah.

3)      Keamanan serta kesehatan karyawan

Pembinaan kesehatan karyawan atau anggota organisasi merupakan suatu bentuk kompensasi nonfinansial yang sangat penting dalam organisasi. Keadaan aman dan sehat seorang kary awan / anggota organisasi tercermin dalam sikap individual dan aktivitas organisasi karyawan yang bersangkutan. Makin baik kondisi keamanan dan kesehatan, makin positif sumb angan mereka bagi organisasi/perusahaan. Pada umumnya, perusahaan memperhatikan masalah keamanan dan kesehatan karyawan justru untuk memungkinkan terciptanya kondisi kerja yang lebih baik. Hal ini penting sekali terutama bagi bagian-bagian organisasi yang memiliki resiko kecelakaan tinggi. Biasanya tanggung jawab pembinaan keamanan dan kesehatan karyawan tersebut terletak pada manajer operasional perusahaan atau organisasi yang bersangkutan, antara lain meliputi :

1. Pemeliharaan peraturan-peraturan keamanan.

2. Standar kesehatan serta pencatatan dan pelaporan kecelakaan.

3. Pengaturan program-program kesehatan dan keamanan.

4.  Pengaturan suhu udara dalam ruang kerja, ventilasi dan keberhasilan lingkungan kerja.
5. Program-program latihan keamanan bagi karyawan.

6. Pengaturan-pengaturan pencegahan kecelakaan kerja dan sebagainya.

Kesehatan karyawan yang dimaksud di sini adalah kesehatan jasmani dan rohani sedangkan keamanan adalah keadaan karyawan yang terbebas dari rasa takut dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan kerja. Upaya memelihara keamanan dapat dilakukan dengan :
1.  Menggunakan mesin yang dilengkapi mdg alat pengaman.

2.  Menggunakan peralatan yang lebih baik.

3.  Mengatur lay out pabrik dan penerangan yang sebaik mungkin.

4. Lantai-lantai, tangga-tangga dan lereng-lereng dijaga harus bebas dari air, minyak dan oli.
5.  Melakukan pemeliharaan fasilitas pabrik secara baik.

6.  Menggunakan petunjuk-petunjuk dan peralatan-peralatan keamanan beserta larangan-larangan yang dianggap perlu.

7.  Mendidik para karyawan dalam hal keamanan.

8.  Membentuk komite manajemen serikat pekerja untuk memecahkan masalah-masalah     keamanan dan sebagainya.

BAB II

TINJAUAN  YURIDIS

KOMPENSASI

Didalam UU No.13 Tahun 2003 Bab X tentang Perlindungan,Pengupahan,dan Kesejahteraan terdapat beberapa pasal yang mengatur dan memuat tentang kompensasi.Beberapa contoh pasal-pasal itu antara lain:

Pasal tentang Perlindungan

1.Pasal 79

(1)   Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada buruh/pekerja

(2)   Isinya memuat tentang lamanya waktu istirahat dalam ayat (1)

2.Pasal 80

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

3.Pasal 82

(1)   pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5(satu setengah)bulan          sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5(satu setengah)bulan sesudah melahirkan    menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

(2)   Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh          istirahat 1,5(satu setengah)bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan        atau bidan.

4.pasal 86

(1)   Setiap pekerja /buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

a.keselamatan dan kesehatan kerja

b.moral dan kesusilaan;dan

c.perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

(2)   Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang    optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3)   Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat(2) dilaksanakan sesuai             dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tentang Pengupahan

1.Pasal 88

(1)   Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang     layak bagi kemanusiaan.

(2)   Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi         kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan             pengupahan yang melindungi pekerja/buruh

(3)   Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam           ayat(2) meliputi:

a.upah minimum

b.upah kerja lembur

c.upah tidak masuk kerja karena berhalangan

d.upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaanya.

e.upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

f.bentuk dan cara pembayaran upah

g.denda dan potongan upah

h.hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

i.struktur dan skala pengupahan yang proporsional

j.upah untuk pembayaran pesangon

k.upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Pasal tentang Kesejahteraan

Pasal 99

(1)   Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social tenaga kerja

(2)   Jaminan social tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu pemerintah juga telah membuat UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB III

TINJAUAN EMPIRIS

Kita sering mendengar dan melihat kenyataan yang berlangsung di dunia usaha seringkali terjadi persengketaan yang melibatkan pengusaha disatu sisi dan pekerja/buruh disisi lainnya. Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu perelisihan yang terjadi di Grand Hotel Aquila ataupun perselisihan di Hotel Papandayan. Perselisihan diantara keduanya sampai saat inipun belum dapat menemukan suatu solusi yang terbaik bagi keduanya,walaupun setidaknya sudah ada keputusan hukum yang mengikat.

Hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa factor,diantaranya;

a.    Lemahnya penegakan supremasi hukum,khususnya yang menyangkut hak-hak buruh atau

pekerja

b.  Keberpihakan aparat penegak hukum pada pihak yang “berkuasa”

c.  Tidak terjadinya komunikasi yang baik antara perwakilan buruh dan pengusaha

d. Kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang sebenarnya telah diatur didalam

perundang-undangan yang berlaku

e. SDM yang kurang berpendidikan

f. Mental dari para pengusaha yang selalu memandang bahwa pekerja/buruh itu adalah robot

pengeruk keuntungan bagi mereka,dll

Pemerintah dalam hal penyelesaian persengketaan antara buruh dan pengusaha telah membentuk Lembaga Peradilan Hukum Industrial ataupun Peradilan Niaga sebagai jalan terakhir ketika persengketaan itu tidak menemukan titik temu.

Pemerintah juga dalam hal ini Kemenerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat bertindak sebagai fasilitator pertemuan antara pihak pengusaha dan buruh (bipartit) ataupun juga bertindak sebagai komponen yang terlibat didalamnya untuk bertemu bersama-sama (tripartit).

KESIMPULAN

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membuat regulasi berupa UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang didalamnya memuat beberapa pasal mengenai kompensasi dan UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kompensasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara karyawan dan perusahaan, disana terdapat beberapa hak dan kewajiban yang mengikat keduanya, bagi karyawan merupakan hak-hak normatif dan bagi perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan, karena pentingnya masalah kompensasi ini.

Kompensasi merupakan salah satu parameter untuk mengukur sejauh mana iklim dan kondisi suatu perusahaan yang baik, karena walau bagaimanapun perusahaan yang baik yang kokoh dan berkembang, bertanggung jawab pula untuk meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja simultan dengan pertumbuhan perusahaan, dalam artian perusahaan tidak hanya mencari dan mendapatkan keuntungan semata tetapi harus juga bisa mewujudkan kesejahteraan karyawannya.

Kompensasi sebagai salah satu komponen dalam upaya mewujudkan kesejahteraan buruh/pekerja dalam pelaksanaanya seringkali berbenturan dengan aspek legalitas yang telah di sepakati bersama. Hal ini tidak terlepas juga dari situasi dan kondisi perusahaan itu sendiri, pengadilan Hukum Industrial,Pengadilan Niaga merupakan lembaga terakhir untuk dapat menyelesaikan persengketaan di kedua belah pihak

DAFTAR PUSTAKA

UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU no. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

“Kompensasi” Rahadian,Dedi H,DR.MM

“Kompensasi” Martoyo,Susilo (1994)